Foto oleh Maksim Goncharenok/Pexels
Salah satu persoalan penanggulangan Covid-19 di Indonesia adalah distribusi vaksin yang belum maksimal. Program vaksinasi sudah berjalan sejak kuartal keempat 2020, hingga saat ini, menurut data Kemenkes RI per 20 Juli 2021, baru sekitar 16 juta yang baru mendapatkan dosis vaksin lengkap. Hal ini jauh dari target sasaran yaitu 208 juta penduduk. Target ini adalah prasyarat terbentuknya herd immunity yaitu sekitar 70% dari total penduduk Indonesia. Artinya, hingga Juli 2021 program ini baru mencapai 8% dari target sasaran. Jika dihitung kasar, efektifitas program ini adalah 1% dalam sebulan, jauh dari sasaran Pemerintah yang menargetkan herd immunity harus tercapai akhir tahun ini. Tentunya ini adalah perhitungan rerata, karena kita tahu vaksin dikonsentrasikan di wilayah dengan tingkat penularan tertinggi.
Pastinya, banyak hambatan yang dihadapi pemerintah, dari ketersediaan vaksin, distribusi, hingga sosialisasi dan komunikasi ke kelompok sasaran. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada upaya radikal dari pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi.
Satu-satunya penyelenggara program vaksinasi di Indonesia adalah kementerian Kesehatan. Artinya, program ini sangat tergantung pada kapasitas birokrasi negara yang sangat terbatas. Program Reformasi Birokrasi yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun capaiannya sangat lambat dan belum secara signifikan meningkatkan kapasitas birokrasi. Ide komersialisasi vaksin yang sempat muncul beberapa waktu lalu menuai protes keras dari banyak kalangan. Karena selain melanggar rekomendasi dari WHO, program ini dapat memicu kesenjangan distribusi dan memunculkan kelompok bisnis oportunis yang memanfaatkan situasi krisis Kesehatan ini untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperkuat kolaborasi dengan swasta untuk mempercepat distribusi vaksin. Kolaborasi dengan swasta yang dimaksud adalah soal distribusi, karena vaksin tetap harus gratis disediakan pemerintah. Sedangkan distribusinya berkolaborasi dengan swasta.
Paling tidak ada dua alasan yang kuat kenapa swasta perlu dilibatkan. Pertama, swasta memiliki sumber daya yang cukup kuat, baik dari sisi anggaran maupun kapasitas dalam memperluas vaksinasi. Swasta dapat membantu menyediakan dukungan biaya dan logistik untuk sentra vaksinasi yang dibangun untuk memperluas cakupan. Selain itu, swasta dapat memformulasikan pendekatan sosialisasi dan komunikasi terbaik secara kreatif agar partisipasi peserta vaksin tinggi. Dari sisi pengorganisasian, swasta juga memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola event agar pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar.
Kedua, kelompok bisnis swasta memiliki kepentingan agar ekosistem bisnisnya sehat. Artinya swasta memiliki kepentingan tinggi agar pekerja dan kelompok pasarnya dapat beraktifitas dengan baik. Selain pekerja, pengusaha bisnis swasta juga akan menyasar target peserta vaksinasi yang sesuai dengan pasarnya agar bisnis dapat segera Kembali berjalan.
Peluang ini harus diambil pemerintah tanpa pretensi, artinya membuka peluang seluas-luasnya untuk swasta berpartisipasi dengan setara. Jika dikelola dengan baik melalui manajemen yang profesional, seharusnya kolaborasi ini dapat mempercepat pencapaian herd immunity.
Written by: Sofyan Herbowo
