Pemilu 2024 sudah semakin dekat, diskursus media tentang siapa yang layak menjadi pemimpin dan wakil rakyat ke depan juga semakin intens. Tentunya kita berharap Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin bagi semua rakyat Indonesia dan berdiri di atas kepentingan semua golongan dan komponen bangsa. 

Namun, kerapkali harapan dan realitas kita jauh panggang dari api. Keragaman sosial yang inheren diwarisi bangsa Indonesia memaksa kandidat yang berkompetisi dalam sistem pemilihan terbuka untuk hanya mengakomodir satu atau beberapa kelompok basis sosial tertentu. 

Akibatnya ketika terpilih menjadi pemimpin eksekutif maupun legislatif, para kandidat punya kecenderungan untuk menyusun atau mendorong program yang hanya fokus pada basis identitas sosial konstituennya. 

Praktik semacam ini yang masih lazim di Indonesia, diistilahkan dengan pork barrel politics, yaitu praktik penyusunan atau eksekusi kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian golongan sebagai imbal balik hasil “investasi” kontribusi dukungan kampanye atau suara pemilih. 

Padahal, ketika terpilih sebagai pejabat negara seorang politisi idealnya melepaskan diri dari identitas serta basis sosial konstituen serta menempatkan diri di atas kepentingan semua golongan. Dengan mengusung politik kebangsaan dan mengedepankan program kebijakan serta legislasi untuk semua golongan maka kebijakan negara menjadi semakin inklusif untuk kepentingan bersama.

Fenomena ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi praktisi Public Affairs. Dinamika konflik kepentingan antar pemangku kepentingan akan menjadi semakin tajam akibat lazimnya praktik ini. 
Dalam konteks ini, merajut keselarasan dan konsesus dalam kontestasi kebijakan menjadi salah satu indkator utama kinerja praktisi Public Affairs. Untuk itu, sebagai  praktisi Public Affairs dan Public Relations, siapapun pemimpin dan wakil rakyat terpilih nanti adalah tokoh-tokoh yang mau mendengar serta membuka ruang dialog. Karena tantangan yang yang dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan dinamis.